artikel pajak

Ketentuan dan Perhitungan PPh 21 Dengan Skema TER Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Pekerja Lepas

Aturan mengenai penghitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang baru telah mulai berlaku pada Januari 2024 ini. Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menekankan bahwa penerapan aturan PPH 21 Skema TER ini hanyalah perubahan metode penghitungan. DJP Kemenkeu menegaskan tidak ada beban tambahan pajak baru. “Dengan adanya penerapan tarif tersebut, tidak mengakibatkan adanya tambahan beban pajak baru,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dikutip dari  cnbcindonesia.com , Senin (29/1/2024).

Selain itu, status kepegawaian seseorang berpengaruh pada kewajiban perpajakannya. Antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, misalnya, ketentuan perpajakan yang digunakan berbeda. Alhasil, cara perhitungan pajaknya pun jauh berlainan. Pengaturan PPh 21 menggunakan TER ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Jika Anda merupakan pemberi kerja atau staf pajak perusahaan yang sedang mencari tahu cara menghitung pajak untuk pegawai tidak tetap, pastikan Anda membaca artikel ini hingga tuntas.

Pengertian Pegawai Tidak Tetap & Aspek Perpajakannya

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Jenis-Jenis Upah yang Diperoleh oleh Karyawan Tidak Tetap

Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya.

  • Upah harian : Upah yang diperoleh karyawan secara harian.
  • Upah mingguan : Upah yang diperoleh karyawan secara mingguan.
  • Upah satuan : Upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan.
  • Upah borongan : Upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

 

Pengertian PPh Pasal 21

Meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama yakni PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, tunjangan atau pembayaran dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau jasa yang dilakukan seseorang.

Berikut ini daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap:

  1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp 300.000.
  2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  3. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp 4.500.000 , maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  4. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
  5. PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
  6. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp 54.000.000 dibagi 360 hari.
  7. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/ PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan ada beberapa ketentuan yang harus Anda ketahui seperti:

  1. PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan.
  2. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika:
      • Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 sebulan
      • Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan
      • Penghasilan berupa honorarium
      • Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

 

Contoh Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

1. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Upah Harian

Anda  berstatus belum menikah pada bulan Maret 2023 dan menerima upah sebesar Rp. 650.000 per hari dari sebuah perusahaan. Lalu, berapa PPh 21 pegawai tidak tetap yang perlu dilaporkan?

Berikut cara menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap :

      • Upah sehari > Rp450.000 : Rp650.000 – Rp450.000 = Rp200.000
      • PPh 21 harian : 5% x Rp200.000 = Rp10.000

Pada hari ke-7, kamu telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp4.500.000. Maka, PPh 21 pada bulan Maret:

      • Upah sampai dengan hari ke-7 : 7 x Rp650.000 = Rp4.550.000
      • PTKP sebenernya : 7 x (Rp54.000.000 / 360) = Rp1.050.000
      • PKP : Upah – PTKP = Rp3.500.000
      • PPh 21 terutang : 5% x Rp3.500.000 = Rp175.000
      • PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 : 6 x Rp10.000 = Rp60.000
      • PPh 21 yang dipotong hari ke-7 : PPh 21 terutang – PPh 21 yang dipotong sampai hari ke-6 = Rp115.000

Maka, pada hari ke 7, kamu menerima upah bersih sebesar:

      • Rp650.000 – Rp115.000 = Rp535.000

Dengan begitu, jumlah PPh 21 per hari yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar:

      • Upah sehari = Rp650.000
      • PTKP sebenarnya = Rp54.000.000 / 360 = Rp150.000
      • PKP = Rp500.000
      • PPh 21 terutang= 5% x Rp500.000 = Rp25.000

2. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Mingguan dan Upah Satuan

Kamu adalah seorang karyawan yang belum menikah. Pada bulan Januari 2023, kamu bekerja sebagai tenaga kerja harian dan mendapat upah Rp125.000 untuk setiap pekerjaan yang dapat diselesaikan. Dalam satu minggu dengan 6 hari kerja, kamu menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah Rp3.000.000. Jadi, berapa PPh 21 pegawai tidak tetap yang dikenakan pada kamu?

Berikut cara menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk kasus ini.

      • Upah per hari : Rp3.000.000 / 6 = Rp500.000
      • Upah di atas Rp450.000 : Rp500.000 – Rp450.000 = Rp50.000
      • PPh 21 terutang : 6 x (5% x Rp50.000) = Rp15.000

3. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Borongan

Kamu mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar Rp950.000, pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21 Pegawai Tidak Tetap yang dikenakan?

      • Upah borongan sehari : Rp950.000 / 2 = Rp475.000
      • Upah di atas Rp450.000 : Rp475.000 – Rp450.000 = Rp25.000
      • PPh 21 terutang : 2 x (5% x Rp25.000) = Rp2.500

4. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Bulanan

Kamu sudah menikah, tapi belum memiliki anak dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Pada bulan Januari 2023, kamu hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar Rp250.000. Jadi, berapa PPh 21 Pegawai Tidak Tetap kamu di bulan Januari?

Berikut cara hitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Bulanan.

      • Upah Januari 2023 : 20 x Rp250.000 = Rp5.000.000
      • Penghasilan neto setahun : Rp5.000.000 x 12 = Rp60.000.000
      • PTKP K/0 : Rp54.000.000 + Rp4.500.000 = Rp58.500.000
      • PKP : Rp60.000.000 – Rp58.500.000 = Rp1.500.000
      • PPh 21 terutang setahun : 5% x Rp1.500.000 = Rp75.000
      • PPh 21 terutang sebulan : Rp75.000 / 12 = Rp6.250

 

Kesimpulan

Sebagai perusahaan yang mempekerjakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, penting untuk memahami ketentuan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan skema TER yang baru diberlakukan pemerintah sejak Januari 2024. Melalui aturan ini, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan ketentuan perpajakan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, yang tentunya memengaruhi cara perhitungan pajak mereka.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari risiko denda atau sanksi, perusahaan disarankan untuk berkonsultasi dengan jasa perpajakan profesional seperti MAB Consulting. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, MAB Consulting dapat membantu perusahaan memahami secara mendalam ketentuan dan perhitungan PPh 21 dengan skema TER.

Tim konsultan pajak MAB Consulting akan menganalisis situasi perusahaan secara komprehensif, menyediakan panduan yang jelas, dan memberikan rekomendasi terbaik dalam menerapkan aturan perpajakan. Selain itu, MAB Consulting juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh 21 Skema TER yang akurat, menyiapkan laporan perpajakan yang diperlukan, serta memberikan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan perpajakan perusahaan.

Dengan memanfaatkan jasa perpajakan MAB Consulting, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, menghindari risiko denda atau sanksi, serta memperoleh efisiensi dalam pengelolaan perpajakan. Konsultasi dengan MAB Consulting akan memberikan ketenangan pikiran dan membantu perusahaan fokus pada pengembangan bisnis mereka.

Ingin Berkonsultasi Dengan Kami Untuk Meningkatkan Efisiensi Pajak Anda?

Klik Tombol Gambar Di bawah Ini

Baca Juga :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *