High Net Worth Individual
Dalam era ekonomi modern seperti saat ini, kerap kali ditemukan individu yang memiliki kekayaan atau total aset dengan nilai fantastis yang jauh melampaui rata-rata rakyatnya. Mereka dikenal sebagai High Net Worth Individual (HNWI). High Net Worth Individual (HNWI) dalam perpajakan Indonesia merujuk kepada orang pribadi dengan kekayaan bersih atau aset neto yang sangat besar di atas Rp10 miliar.
Beberapa kriteria High Net Worth Individual di Indonesia antara lain:
- Warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia
- Total aset dikurangi utangnya melebihi Rp10 miliar
- Aset terdiri dari kas, deposito, saham, obligasi, properti, kendaraan, perhiasan, dan aset lainnya.
- Penghasilan berasal dari Indonesia maupun luar negeri
Individu dengan kriteria di atas dikategorikan memiliki kemampuan keuangan di atas rata-rata penduduk Indonesia. Mereka umumnya adalah pebisnis sukses, CEO, profesional, hiburan, olahraga, hingga politisi.
Pengelompokan HNWI ini bukan tanpa alasan. Dengan kekayaan besar yang dimilikinya, membuat HNWI berpotensi menyumbang penerimaan dari pajak yang cukup besar pula kepada negara. Namun sayangnya, seringkali praktik penghindaran pajak malah terjadi pada kelompok orang-orang super kaya ini.
Di Indonesia sendiri, kelompok HNWI terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat per Juni 2022, terdapat lebih dari 58 ribu individu dengan kekayaan bersih di atas Rp10 miliar. Jumlah ini diproyeksikan terus meningkat hingga 15-20% di tahun 2023.
Dalam perpajakan Indonesia, HNWI mendapat perhatian khusus terkait kepatuhan pajak dan potensi pajak yang bisa dihimpun dari kelompok high net worth ini. Mereka juga yang akan menjadi sasaran utama penerapan pajak kekayaan.
Ada beberapa tujuan utama mengapa konsep High Net Worth Individual (HNWI) diberlakukan dalam sistem perpajakan di Indonesia, di antaranya:
- Memperluas basis pajak
Dengan memasukkan HNWI sebagai kelompok khusus, pemerintah dapat lebih maksimal menggali potensi penerimaan pajak dari wajib pajak yang mampu. Pasalnya, HNWI adalah individu dengan kekayaan fantastis di atas rata-rata.
- Menciptakan keadilan pajak
HNWI yang memiliki “kemampuan membayar” lebih, sewajarnya juga turut menyumbang pajak lebih besar ke negara. Dengan demikian, beban pajak bisa merata pada seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan masing-masing.
- Mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pajak
Otoritas pajak perlu memastikan HNWI yang berpotensi besar ini memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Pengawasan rutin dan konsekuensi bagi yang menghindari pajak jadi krusial.
- Persiapan penerapan pajak kekayaan
HNWI menjadi target sasaran utama dari rencana penerapan pajak kekayaan (wealth tax) pada 2025 nanti. Makin akurat database HNWI, implementasi pajak baru ini bisa lebih optimal.
Meski demikian, penerapan konsep HNWI juga menghadapi tantangan berupa minimnya data wajib pajak, penetapan tarif ideal, penghindaran pajak, hingga risiko pajak berganda yang perlu diantisipasi. Beberapa kendala untuk penerapan pajak kekayaan di Indonesia :
- Basis data kekayaan wajib pajak yang masih terbatas
Menurut pandangan saya, saat ini basis data mengenai kekayaan wajib pajak di Indonesia masih sangat minim. Hal ini dapat menyulitkan proses pengenaan pajak kekayaan karena objek pajaknya sulit ditentukan. Diperlukan registrasi dan update data kekayaan wajib pajak secara berkala.
- Penentuan tarif yang tepat
Menurut Plt Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, tantangan lain penerapan pajak kekayaan adalah menentukan tarif yang ideal, yang tidak memberatkan wajib pajak tetapi juga menghasilkan penerimaan optimal bagi negara
- Penghindaran pajak (tax avoidance)
Menurut pandangan saya, penghindaran pajak kekayaan dapat dilakukan wajib pajak kaya dengan memindahkan domisili, aset, maupun usaha ke negara lain agar terhindar dari objek pajak ini. Mengakibatkan potensi penerimaannya tidak maksimal.
- Kemungkinan overlapped taxation
Ahli perpajakan dari Tax Center Universitas Indonesia Yustinus Prastowo melihat peluang terjadi overlapped taxation atau pajak berganda dari pajak kekayaan ini. Sebab, sebagian kekayaan wajib pajak sebenarnya sudah dikenai pajak penghasilan.
Kesimpulan
Adanya penetapan kategori khusus HNWI dalam sistem perpajakan nasional bertujuan agar kelompok ini dapat diawasi dan dikelola dengan optimal. Tujuannya antara lain memperluas basis pajak, menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Di sisi lain, dengan kompleksitas keuangan dan investasi yang dimiliki, HNWI kerap kali memerlukan pendampingan profesional dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Disinilah peran konsultan pajak menjadi penting.
Konsultan pajak yang kompeten dapat memberikan saran serta solusi kreatif agar HNWI dapat memenuhi kepatuhan pajaknya tanpa harus membayar lebih dari yang seharusnya. Jasa konsultan pajak bahkan diperkirakan semakin dibutuhkan menjelang berlakunya pajak kekayaan di 2025 nanti.
Salah satu Kantor Konsultan Pajak profesional dan terpercaya di Indonesia adalah MAB Consulting. Layanan unggulan MAB Consulting untuk High Net Worth Individual mencakup Perencanaan Pajak HNWI, Pemenuhan Kewajiban Perpajakan HNWI, Pengurusan Restitusi Pajak HNWI, Due Diligence Pajak, dan Audit Kepatuhan Perpajakan HNWI.
Dengan jasa MAB Consulting, HNWI dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga HNWI dan pemerintah sama-sama diuntungkan melalui win-win solution optimalisasi perpajakan ini.
Baca Juga :
- Peran Pentingnya Konsultan Bisnis Dalam Pengembangan KPI Dalam Manajemen Bisnis
- Tips Menghemat Pajak Untuk Bisnis Startup ( Pemula)
- Perpajakan Dalam Ekonomi Berbagi : Mendorong Kesejahteraan Dan Keadilan
- Peran Dan Manfaat Konsultan Bisnis Dalam Era Modern
- Arms Length Principle ( ALP) Transfer Pricing Dalam Transaksi bisnis Internasional
- MAB Consulting Konsultan Accurate Software Terbaik dan Proffesional di surabaya
