Pentingnya Validasi NIK untuk Menjadi NPWP Bagi Wajib Pajak | Dalam upaya mencapai target penerimaan pajak, Pemerintah telah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Adapun kebijakan integrasi NIK dan NPWP diatur dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah.
Hingga akhir Maret 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa 91,7% NIK sudah dipadu dengan NPWP. Implementasi penuh NIK sebagai NPWP akan berlaku pada Juli 2024. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai indikator atau nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax administration system. Karenanya, DJP mengimbau para wajib pajak yang belum memadankan NIK nya dengan NPWP segera melaksanakannya. Sebab, ada sejumlah risiko yang menanti bila tidak mendaftarkan NIK menjadi NPWP.
Dampak Tidak Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP
Meskipun belum ada peraturan yang secara eksplisit menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun terdapat risiko, kerugian, atau kesulitan yang akan dihadapi Wajib Pajak apabila tidak memvalidasi NIK mereka.
Adapun risiko beberapa resiko tersebut meliputi :
1. Wajib Pajak tidak bisa memanfaatkan layanan administrasi pajak secara on-line, seperti e-Filing atau e-Form. Jika Wajib Pajak melakukan validasi NIK, akan mendapatkan kemudahan layanan administrasi. Misalnya tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk mengantri.
2. Tidak memvalidasi NIK dapat menimbulkan risiko dan kesulitan dalam mengurus administrasi negara lainnya, seperti pengurusan kepemilikan aset. Hal ini disebabkan karena administrasi perpajakan akan selalu terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya. Misalnya, pada saat pengurusan warisan, pembelian tanah, atau hadiah, proses tersebut akan terkait dengan status kewajiban perpajakan. Jika NIK tidak divalidasi, Wajib Pajak akan menghadapi kendala saat mengurus hal-hal tersebut karena saat ini, notaris sudah menyadari pentingnya kewajiban perpajakan. Mereka akan mengingatkan klien untuk melaporkan kewajiban perpajakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses administrasi lainnya, karena tanpa validasi NIK, pengurusan administrasi akan menjadi sulit.
3. Terdapat risiko dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih tinggi jika tidak memvalidasi NIK. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pengenaan tarif PPh Pasal 21 akan 20 % lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, tarif pemotongan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 juga akan lebih tinggi 100 % jika tidak memiliki NPWP. Konsekuensi serupa akan berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak memvalidasi NIK, karena mereka akan dianggap tidak memiliki NPWP.
Cara Pemadanan Validasi NIK jadi NPWP
Melakukan validasi NIK menjadi NPWP cukup mudah. Berikut langkah-langkah melakukan validasi NIK menjadi NPWP :
-
-
- Akses situs www.pajak.go.id lalu klik tombol login
- Masukkan nomor NPWP anda, kata sandi, dan kode keamanan
- Masuk menu “Profil” lalu pilih opsi “Data Profil”
- Masukkan nomor KTP dengan benar
- Cek validitas nomor KTP dengan klik tombol “Validasi”
- Klik “Ubah Profil”
- Keluar dari menu profil dan logout dari akun anda.
- Kemudian, login kembali menggunakan NIK dengan memasukkan password yang sama dan kode keamanan yang muncul
- Apabila berhasil, validasi sudah selesai dilakukan dan anda telah berhasil membuat NIK anda menjadi NPWP.
-
Meski kebijakan penggabungan NIK dengan NPWP telah disahkan, implementasinya masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan validasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP sebelum 30 Juni 2024 agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari.
Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi lebih lanjut terkait kewajiban perpajakan, MAB Consulting siap memberikan layanan profesional. Sebagai konsultan pajak terpercaya, MAB Consulting memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungi kami jika anda memerlukan bantuan kami. Kami siap melayani dan membantu anda.
Hubungi kami segera untuk konsultasi bisnis dan perpajakan yang tepercaya dan terbaik untuk perusahaan Anda. #FeelsDifferentConsultingWithUs
Ingin Berkonsultasi Dengan Kami Untuk Meningkatkan Efisiensi Pajak Anda?
Klik Tombol Gambar Di bawah Ini
Baca Juga :
- Memilih Badan Usaha Yang Tepat untuk Bisnis Anda
- Strategi Memilih Software Akuntansi Untuk Bisnis Anda
- Peran Teknologi Akuntansi Digital Terhadap pengambil keputusan bisnis
- Visibilitas Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Software akuntansi Digital
- Konsultan Pajak Terbaik Dan Proffesional Di Surabaya
- Cara Efektif Mengelola Pembukuan Pajak UMKM
- Menggali Faktor faktor penyebab kegagalan audit
- Memilih Mitra Tepat Untuk Bisnis Anda Konsultan Pajak Vs Konsultan Bisnis
